Daerah

Mafia Tanah Menjadi Sorotan

BERITASPB – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) RI hadir langsung meresmikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan Lembaga Permasyarakat Perempuan Kelas II A Pontianak serta Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan sadar hukum dan pemberian sertifikat kekayaan intelektual.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum Ham) RI yang hadir diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto dan Dirjen Imigrasi Ronni F Sompi, serta gubernur Kalbar dalam hal ini diwakili oleh Setda Kalbar.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto menyampaikan sebagai upaya menekan tindak kejahatan pada masyarakat Kemenkumham melalui badan pembinaan hukum nasional memiliki program pembinaan kelurahan atau desa sadar hukum.

Lomba keluarga sadar hukum yang digelar oleh devisi pelayanann hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar bertujuan untuk mencari kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

Lomba Kadarkun diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat.

Kegiatan ini sangat penting salah satunya dalam rangka memberikan pemahaman mengenai hukum sehingga masyarakat menjadi patuh dan takut akan hukum

“Jika sudah patuh aturan hukum maka akan tetap dilaksanakan walaupun tidak ada yang mengawasi, budaya hukum patuh akan terwujud di negara kita salah satunya dengan pelaksanaan dan pendalaman masalah kadarkum ,” ujarnya.

Melalui program ini juga untuk bersama-sama mengarahkan masyarakat tidak hanya sekedar sadar, namun juga mendorong masyarakat agar bisa mengimplementasikan kesadaran dalam tindakan konkrit yakni berupa kepatuhan hukum.

Penetapan desa atau kelurahan sadar hukum merupakan upaya menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum dimana wujud negara hukum akan terlihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum yang merupakan kunci terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman tertib dan damai.

Adapub jumlah desa atau kelurahan di Kalbar yang menerima sertifikasi Kadarkum berjumlah 52 desa atau kelurahan tersebut tersebar dalam 32 kecamatan dan 6 kabupaten.

Kali ini juga akan dibentuk desa rintisan sadar hukum . Peresmian desa sadar hukum diharapkan menjadi salah satu pendukung upaya Pemerintah pusat dalam meningkatkan iklim investasi pemerintah.

“Oleh sebab itu kita harus mengupayakan pertumbuhan desa sadar hukum kedepan yang diselarasakn dengan kebutuhan dan pembangunan nasional ,” pungkasnya. *