Imigrasi Slider Slider2

Kasus Imigran 2011 – 2018 Sebanyak 102 Kasus

BERITASPB –  Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, kasus migran Indonesia di Arab Saudi periode 2011-2018 sebanyak 102. Dari jumlah tersebut migran yang berhasil dibebaskan sebanyak 79, kemudian dieksekusi mati sebanyak tiga kasus.*_

”Jadi masih on going ada 20 (orang). Menurut saya ini juga pemerintah juga aktif dari 102 dan 79 berhasil, kita tentu akan bekerja keras dengan koordinasi seluruh instansi supaya penangan lebih baik,” ujar Hanif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, terdapat 167 TKI yang terancam hukuman mati dan paling banyak ‎tercatat ada di Malaysia.

Dari catatan Migrant Care, ada 117 TKI di Malaysia terancam hukuman‎ mati, 27 TKI di Tiongkok, 21 TKI di Arab Saudi, dan masing-masing satu TKI di Qatar dan Singapura.

Bagi saya, perhatian yg perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi berkaitan dengan _*PEMBERIAN / PELAYANAN PASPOR*_ sejak di Kantor Imigrasi. Adakah kelalaian atau kesengajaan kita membiarkan pemberian paspor bagi mereka yg telah bekerja / berada di Arab Saudi tsb, sehingga mereka terlibat kasus-kasus pidana akibat upaya mereka melakukan perlawanan terhadap tekanan yg mereka hadapi setiap hari di tempat mereka bekerja / berada.

Mungkin secara tidak langsung, tetapi bisa saja pemberian paspor oleh Imigrasi menjadi pintu masuk dilakukan perbuatan pidana perdagangan orang yg menjadi sebab terjadi permasalahan di Arab Saudi.

Ketika berada di luar negeri secara non prosedur / ilegal untuk melakukan kegiatan bekerja, maka bargaining power perlindungan hukum oleh Kemlu melalui KBRI dan KJRI juga Kemnaker menjadi lemah. Kelemahan tsb disebabkan oleh posisi PMI / TKI / WNI dalam posisi bersalah atau berbuat salah atau berdokumen keimigrasian tanpa visa bekerja.

Apakah kita masih saja berpikir, bahwa Imigrasi tidak perlu bersinergi utk mencegah terjadinya kasus-kasus pidana oleh PMI / TKI / WNI di Arab Saudi ???

—> Padahal kewenangan Imigrasi _*SANGAT BESAR*_ dalam hal mengendalikan dan mengatur _*PEMBERIAN PASPOR*_ kepada WNI sesuai dengan kebutuhan setiap WNI yg akan ke luar negeri. Kewenangan Imigrasi tsb justru dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI sekaligus upaya pencegahan dari upaya sindikat perdagangan orang menjadikan para calon PMI / TKI menjadi korban ketidak-berdayaan mereka. sri