Imigrasi Slider2 Streaming

Sinergas Pemerintah Minsel dengan KUHAM Minpora

POL – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Propinsi Lampung. Rapat bertajuk “Melalui Timpora kita wujudkan Penegakkan Hukum Keimigrasian yang Berkeadilan dan berkePASTIan. Melalui SinergitasPenguatan Timpora Tingkat Propinsi Lampung Dalam Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan  Tenaga Kerja Asing dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono. Tampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Lampung, Eddy Setiadi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Bachtiar, serta 20 orang anggota Timpora Propinsi Lampung yang terdiri dari instansi terkait seperti Polda Lampung, Kejati Lampung, Korem 043 Garuda Hitam Lampung. BIN Propinsi Lampung, BNNP Lampung, Kesbangpolinmas Propinsi Lampung serta lainnya sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W9.GR.03.02-037 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Propinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggara Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Informasi Keimigrasian Yongki M. Zein menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya rapat Timpora Tingkat Propinsi Lampung adalah untuk meningkatkan peran Timpora di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan di tingkat Kecamatan se Propinsi Lampung. Adapun tujuan diselenggarakannya Rapat Timpora Tingkat Propinsi Lampung ini adalah untuk menetapkan rencana kegiatan terkait Timpora selanjutnya yaitu operasi bersama serta menghimpun informasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi dan mencari solusi dalam pengawasan orang asing di Propinsi Lampung. 

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bambang Haryono menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Timpora ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Timpora sebelumnya yang dilaksanakan pada 20 September 2018 di Hotel Emersia lalu. Keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi  dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan. Dilihat dari posisi yang sangat strategis sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang asing dan barang maka sangat potensial diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, misalnya perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang (narkoba, psikotropika) serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah,” imbuhnya.