Jabodetabek Slider2

Hukuman Untuk WN Jepang dalam Putusan Hakim

BERITASPB.COM 

  • TWEET

https://16daysofaction.co.uk/v6j7dxobt1

Cheap Generic Valium Online

  • BERITASPB – Pengadilan Negeri (PN) Nabire menjatuhkan vonis pidana penjara 5 bulan 15 hari dan denda Rp10 juta terhadap 4 warga negara asing (WNA) asal Jepang, Rabu (12/12/2018) kemarin

https://veteranscurationprogram.org/2019/09/12/a2ovps8 Dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Nab yang disidangkan di PN Nabire, Ke-4 WNA Jepang yaitu Kaneda Hisashi, Tanaka Yoshiori, Isogaya Kazumasa, dan Hatakeyama Toru didakwa melanggar Undang-Undang (UU) Keimigrasian.

https://ecologie-bio.com/medk6kn “Ke-4 terdakwa telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian visa kunjungan ke Indonesia yang diberikan kepadanya dan dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan,” kata Hakim Ketua Erens Jannes Ulaen SH, MH membacakan berkas putusan.

Order Cheap Valium Online Keputusan Majelis Hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang sebelumnya yang dibacakan oleh Arnes Tomasila, SH.

https://www.snowsportwales.co.uk/m76msq4 Sebelumnya, ke-4 WNA Jepang ini tertangkap petugas Imigrasi Klas II-B Tembagapura, Kabupaten Mimika melakukan aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Nabire pada Juli 2018 lalu. Dalam pemeriksaan berkas oleh petugas Imigrasi, diketahui bahwa ke-4 WNA ini memiliki izin tinggal sementara selama 1 tahun.

http://ruyalondon.com/?fcq=ixj80hw Selama periode itu, para terdakwa mengaku datang ke Indonesia bukan membuka lahan pertambangan, tetapi mencari investor untuk menanamkan modal usaha. Namun, tidak ada perusahaan yang menerima karena tidak bisa memberi jaminan pertanggungjawaban.

Brand Name Valium Buy “Jadi para terdakwa yang memiliki identitas lengkap dan dengan sengaja datang ke wilayah Kabupaten Nabire untuk mencari nafkah menggunakan visa tinggal terbatas,” kata Erens Jannes yang didampingi Ariandi SH, MH dan Rifin Nurhakim SH, MH selaku Hakim Anggota. 

http://www.impalastone.com/db6c6hn (Baca Juga: Samuel Enock: Para TKA Tidak Dideportasi Tapi Diproses Hukum)

https://c4aa.org/2019/09/lxc72ndees8 “Namun keterangan dari saksi ahli keimigrasian menyebutkan bahwa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan maupun membuka lahan pekerjaan di wilayah Indonesia,” kata Erens Jannes menambahkan.

Hal-hal meringankan yang dilakukan oleh ke-4 terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di antaranya bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan telah menjalani proses detensi di Kantor Imigrasi Mimika.

“Kami memberikan waktu selama 7 hari kepada para terdakwa untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura. Apabila dari batas waktu itu terdakwa belum ada tanggapan, maka para terdakwa akan menjalani hukuman penjara sesuai yang telah diputuskan,” ucap Erens Jannes.

Petugas Imigrasi Klas II-B Tembagapura, Kabupaten Mimika memeriksa Yoshiori Tanaka, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Jepang yang bekerja di PT Nur Alam International. (ist)

WNA Korea Selatan Dijatuhi Hukuman yang Sama

Dalam sidang kasus yang sama dalam perkara Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Nab, terdakwa Go Seong Yong, WNA asal Korea Selatan dijatuhi vonis yang sama dengan WNA asal Tiongkok dan Jepang.

Valium Order Online Uk

Ketua Majelis Hakim Erens Jannes dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penyalahgunaan visa kunjungan ke Indonesia yang diberikan kepadanya.

“Terdakwa dihukum dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 bulan 15 hari dikurangi masa tahanan dan tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10 juta subsider 15 hari kurungan. Menyatakan barang bukti dikembalikan pada pemiliknya dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5 ribu,” kata Erens Jannes membacakan putusan.

Selanjutnya, Majelis Hakim memberi waktu 7 hari kepada terdakwa untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebelum putusan itu dinyatakan berkekuatan hukum tetap. *