Koperasi Slider Slider2

LPDB-KUMKM) Selenggarakan Indonesia Syariah Fair 2018

BERITASPB – Seiring berkembangnya usaha masyarakat, membuat lembaga permodalan sangat diperlukan sebagai pembiayaan untuk pengembangannya, saat ini bentuk permodalan yang sedang digencarkan mengarahkan pada kegiatan ekonomi masyarakat untuk bermuamalat secara ke-Islam-an, agar terhindar dari praktek-praktek riba dan jenis usaha dengan unsur penipuan yang justru menimbulkan dampak buruk terhadap keseluruhan ekonomi rakyat.

Dikaitkan dengan itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan menyelenggarakan acara Indonesia Syariah Fair (Insyaf) pada 27-29 November 2018 di Jakarta, untuk mendorong peningkatan market share keuangan syariah dan mendorong literasi keuangan Syariah di Indonesia yang saat ini dinilai masih minim (5,3%).

Salah satu kegiatan utama dalam acara ini adalah Table Top, dimana akan mempertemukan LPDB-KUMKM dengan stakeholder terkait seperti koperasi syariah, bank syariah, BPR syariah dan BPD syariah.

Menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo kepada wartawan mengatakan, bahwa Table Top akan diadakan approval massal calon mitra LPDB KUMKM yang mengajukan pinjaman lewat skim pembiayaan syariah.

Harapannya, approval massal menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM, kata Braman Setyo.

Karena itu, Braman menekankan berbagai upaya strategis dilakukan LPDB-KUMKM dalam mengakselerasi keterlibatan berbagai lembaga pembiayaan syariah dan pemberdayaan KUMKM di Indonesia, khususnya pembiayaan pola syariah, salah satunya melalui gelaran Insyaf ini.

Insyaf akan fokus pada arah baru keuangan syariah yang lebih inklusif dan banyak menitikberatkan pada usaha mikro, juga ingin mendorong agar muncul Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lebih besar lagi. Sehingga, LKMS ini selain berfungsi sebagai lembaga inklusi bagi masyarakat atau akses ke perbankan. Juga, bisa dijadikan sebagai instrumen keuangan yang fokus melayani kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil”, papar Braman.

Dengan begitu, kebutuhan permodalan bagi pengusaha dari skala mikro, kecil, menengah sampai besar bisa terlayani oleh lembaga keuangan. Efek positifnya, lembaga keuangan bisa lebih inklusif karena bisa diakses oleh masyarakat dari seluruh kalangan, tegas Braman.

Sementara itu, Braman menjelaskan, sepanjang 2018 ini, LPDB-KUMKM baru menyalurkan Rp 38,5 miliar atau sebesar 3,21% dari target penyaluran Rp 1,2 triliun. Namun, Braman optimis 86% dari total Rp 1,2 triliun akan tersalurkan diakhir tahun ini.

Untuk menjadi lembaga yang inklusif, LPDB-KUMKM telah mensinergitaskan penyaluran dana bergulir dengan melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak. Diantaranya, dengan Dinas Koperasi dan UKM ditingkat daerah, lembaga penjamin, perguruan tinggi, lembaga financial technology, PLUT, BUMN, dan lembaga lainnya.

Selain penyaluran, Braman menerangkan, LPDB-KUMKM juga melakukan funding melalui pengalihan dana bergulir, dana Pengalihan ini merupakan dana program Kementerian Koperasi dan UKM yang telah disalurkan pada periode tahun 2000-2007.

Pada 2018, target pengalihan dana bergulir ini sebesar Rp 20 miliar dan telah dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM sebesar Rp 17,58 miliar atau sebesar 87,95% dari target.

LPDB-KUMKM optimis untuk mencapai target 2018 melalui Kegiatan Pengalihan Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2018 yang rencananya akan dilaksanakan di Banyumas, Jawa Tengah. Dana pengalihan ini akan menjadi sumber dana yang akan digulirkan LPDB-KUMKM, jelas Braman.

Selain itu, koperasi yang sudah lunas dan masih berjalan dengan baik dapat juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM“, sebut Braman seraya menyebutkan, penyaluran dana bergulir periode 2008 sampai 30 September 2018 sebesar lebih dari Rp 8,5 triliun.

Lebih dari itu, sejak diterapkan jaminan fixed assets kepada calon mitra dalam rangka mengajukan dana bergulir, timbul kendala bahwa calon mitra tidak dapat memenuhi persyaratan jaminan tersebut.

Oleh karenanya, LPDB KUMKM menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin agar dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan masyarakat, hingga saat ini, LPDB KUMKM telah melakukan kerja sama dengan Perum Jamkrindo dan 17 PT Jamkrida di seluruh provinsi Indonesia, tutup Braman. (agus)